Muzamil Hasan

POHUWATO-Lemito, (deteksinews.id) – Polemik penyediaan tangki Septik melalui program sanitasi dari Dinas Perumahan Dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Pohuwato tahun anggaran 2021, bukan saja terjadi di Desa Maleo Kecamatan Paguat, namun juga di rasakan pengurus KSM yang ada di Kecamatan Lemito.

Ketua KSM desa Lomuli Anis Adue, Jumat malam (28/1) ketika di temui awak media ini mengungkapkan sejumlah peran KSM yang sudah dilakukan oleh pihak OPD terkait.

Dijelaskan Tamin sapaan akrab Anis Adue, dalam penyediaan barang pihaknya tidak pernah dilibatkan.

Dengan penyedia barangpun Anis mengakui tidak pernah dipertemukan, padahal KSM adalah penanggung jawab pekerjaan di wilayah.

“Kami tidak pernah tau siapa penyedia, namun untuk barang pihak KSM taunya tinggal menerima barang ditempat.” Ucap Tamin datar.

Disinggung proses pembayaran, Tamin mengakui sudah melakukan penarikan dana untuk pembayaran tangki Septik.

“Jumlahnya 54 buah pak.” Jelas Tamin dengan wajah lesuh.

Proses pembayarannya pun kata Tamin, pihak KSM telah melakukan penarikan dana didampingi staf OPD, selanjutnya di pandu untuk mentransfer ke rekening yang tidak diketahui.

“Katanya rekening penyedia barang, kami menuruti arahan saja.” Sesal Tamin.

Disinggung jumlah tangki septik yang telah diterima hingga saat ini, Tamin mengakui baru sebagian.

“Dari 54 buah tangki Septik, yang kami terima baru 17 pak.” Ungkapnya datar.

Sementara untuk pelaksanaan dilapangan, Tamin menjelaskan pihak OPD telah datang dan telah melakukan pekerjaan terhadap 2 buah tangki Septik ke penerima.

“Mereka sendiri yang telah melaksanakan pekerjaan sekaligus penimbunan tangki Septik itu.” Terang Tamin.

Diapun berharap, meski ini bermasalah namun diakuinya masyarakat akan menerima niat untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Namun Tamin juga berharap pemerintah daerah segera menyediakan mobil penyedot.

‘Ini permintaan kami pak, bila sudah fuul tangki Septik, jangan jadi masalah lagi.’ harapnya.

Kades Lomuli Abdul Kadir Yunus kepada awak media ini mengakui pelaksanaan kegiatan ini di desa yang dipimpinnya.

Namun Abdul Kadir mengakui, pihaknya hanya sampai pada pelaksanaan membentuk KSM, selanjutnya pihak KSM tidak lagi melakukan koordinasi.

“Saya baru tahu pak bila pekerjaan ini belum selesai, masalahnya pihak KSM sejak terbentuk, sudah tidak lagi berkoordinasi.” Ungkapnya.

Namun Kades Lomuli berjanji akan mengawal program KSM nya meski diakuinya telah berproses di Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

Dia berharap, kedepan sinergitas harus tetap terbangun, sehingga program pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat dapat digunakan sebaik mungkin.

(D001)