DETEKSINEWS.ID, Gorontalo Utara — Pemuda Gorontalo Utara, Indra Nodu, angkat suara terkait polemik tudingan terhadap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kadis PMD) Gorontalo Utara yang disebut sebagai “pencuri” oleh seorang aktivis dalam aksi unjuk rasa.
Menurutnya, tuduhan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan jelas melanggar asas praduga tak bersalah.
“Sampai hari ini belum ada putusan hukum tetap yang menyatakan Kadis PMD bersalah atas tuduhan apa pun. Menuduh seseorang sebagai pencuri tanpa dasar hukum adalah fitnah dan pelanggaran terhadap kehormatan pribadi,” tegas Indra Nodu dalam keterangannya, Kamis (24/10).
Indra menegaskan bahwa langkah hukum yang ditempuh Kadis PMD bukan bentuk pengekangan terhadap kebebasan berpendapat, melainkan pembelaan atas martabat dan nama baik pribadi yang direndahkan di muka umum.
“Kritik itu boleh, bahkan penting. Tapi kalau sudah berupa tuduhan kriminal tanpa bukti, itu bukan kritik, melainkan penghinaan,” lanjutnya.
Indra yang juga merupakan Mantan Kabid PTKP HMI Cabang Limboto ini mengingatkan bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum, termasuk pejabat publik yang menjadi korban tuduhan palsu.
Ia menilai bahwa opini publik harus dibangun dengan data dan niat baik, bukan dengan kata-kata yang bisa mencemarkan nama orang lain.
“Demokrasi bukan berarti bebas menghina. Mari kita hargai asas praduga tak bersalah, dan jadikan ruang publik sebagai tempat berdiskusi, bukan menghakimi,” ujarnya.
Mantan Sekretaris Jendral BEM UG ini juga menyerukan pentingnya literasi publik dan etika komunikasi di era keterbukaan informasi agar kritik tetap produktif dan beradab.
Ia menegaskan bahwa Kadis PMD Gorut tidak sedang menolak kritik, tetapi membela kehormatan dari tuduhan tanpa dasar hukum.
“Mari kita jaga demokrasi dengan cara yang bermartabat. Kritik boleh, tapi jangan fitnah,” tutup Indra.
