Vanda Waraga
JAKARTA, deteksinews.id – Wakil Bupati (Wabup ) Pohuwato Suharsi Igirisa, Senin (4/9/23) sambangi beberapa Direktorat Jenderal pada kementrian Sosial RI.
Ini termotivasi khusus Kabupaten Pohuwato sendiri kata Wabup, di temukan masih terdapat keluarga miskin yang diharapkan dapat menjadi salah satu perhatian Kementerian Sosial.
Sehingganya kata Wabup, diharapkan ini dapat diakomodir melalui sentuhan bantuan sosial, baik melalui RST dan PENA.
“Apresiasi kepada pihak Kementerian Sosial atas atensinya menerima kami pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato, dan telah membuka ruang untuk melakukan audiensi terkait dengan beberapa permohonan yang telah kami ajukan melalui proposal yang ada”,ungkapnya.
Sebelumnya untuk pemenuhan bagi masyarakat Kabupaten Pohuwato di bidang program keluarga harapan (PKH) tentang rumah sejahtera terpadu (RST) dan Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), Wabup lakukan konsultasi sekaligus menyerahkan proposal di Kementerian Sosial melalui Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk kegiatan prioritas daerah, Senin, (4/9)
Proposal itu diserahkan Wakil Bupati Pohuwato, Suharsi Igirisa didampingi Kadis Sosial, Ramon Abdjul, Kadis Nakertrans, Nizma Sanad, Kabag Pembangunan, Ir. Sadirun, dan anggota PKH Pohuwato.
Kemudian diterima langsung Direktur Pemberdayaan Masyarakat, Arif Nahari, Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) dan Kewirausahaan, Rossita Tri Harjanti.
Selain melakukan konsultasi dan koordinasi, pemda Pohuwato mengajukan proposal RST dengan sasaran penerima berjumlah 394 calon KPM. Kemudian untuk PENA yang dapat diajukan dengan jumlah 160 CKPM, untuk SDM PKH Kabupaten Pohuwato sendiri diharapkan agar kiranya dapat ditambah 8 SDM PKH yang nantinya akan ditempatkan di wilayah yang melebihi rasio jumlah KPM.
Pihak Kementerian Sosial melalui Direktur Pemberdayaan Masyarakat, Arif Nahari sendiri akan memberikan perhatian khusus terhadap Kabupaten Pohuwato atas usulan-usulan program bantuan sosial termasuk RST dan PENA.
“Ia, pihak Kementerian Sosial akan selalu membuka ruang bagi setiap permasalahan yang dihadapi di daerah melalui PKH dan akan melakukan asesmen dan validasi data yang kemudian akan ditindaklanjuti secara terstruktur”,pungkas Arif Nahari.
Iwan/D002
