DETEKSINEWS.ID, POHUWATO – Polemik pemberitaan terkait dugaan kesalahan input data harta Bupati Pohuwato semakin memanas. Salah satu tim ahli Bupati Roslan Tawaa harusnya mempertahankan posisinya sebagai tim ahli dalam melontarkan pernyataan, apalagi yang bersangkutan tercatat sebagai orang paham dan jebolan strata 2 salah satu Universitas ternama di luar Gorontalo.
Jangan karena ingin memperlihatkan dasar kecerdasan sehingga mengabaikan kalimat yang dapat mencederai karya jurnalistik, karena ingin asal bapak senang (ABS)
Petinggi LSM LABRAK, Andika Lamusu, menilai ada kecenderungan pihak tertentu terlalu mudah melabeli media sebagai penyebar hoaks hanya karena pemberitaan tersebut dianggap merugikan atau tidak nyaman bagi kekuasaan.
Menurut Andika, klarifikasi adalah hak setiap pihak dalam negara demokrasi. Namun ia menegaskan bahwa memberikan label hoaks terhadap media tanpa bukti yang jelas merupakan tindakan yang berbahaya dan dapat memunculkan persoalan hukum baru.
“Kalau ada yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, silakan klarifikasi. Itu hak yang dijamin undang-undang. Tapi jangan asal menuduh media menyebarkan hoaks. Tuduhan seperti itu harus bisa dibuktikan secara hukum,” tegas Andika.
Dalam realese LABRAK, Andika menjelaskan bahwa dalam hukum Indonesia istilah berita bohong atau hoaks tidak bisa dipakai secara sembarangan.
Andika juga menilai bahwa menyerang media dengan tuduhan hoaks justru berpotensi menjadi serangan terhadap reputasi media itu sendiri.
“Kalau tuduhan itu tidak bisa dibuktikan, maka bisa masuk fitnah. Jadi jangan main-main dengan istilah hoaks hanya untuk menutupi persoalan,” katanya.
Menurut Andika, polemik yang terjadi seharusnya difokuskan pada substansi persoalan, yaitu menjelaskan secara terbuka kepada publik mengenai bagaimana kesalahan input data tersebut bisa terjadi.
Bila itu kesalahan input data pada tabungan BRI, harusnya juga dalam memberikan pernyataan menghadirkan pihak BRI dan ikut menjelaskan, sehingga semua akan terbuka secara transparan.
“Yang dibutuhkan publik adalah penjelasan yang transparan. Bukan saling menuduh hoaks. Demokrasi yang sehat membutuhkan keterbukaan, bukan narasi yang mencoba mendiskreditkan kerja jurnalistik,” pungkasnya.
D002
