DETEKSINEWS.ID, Boalemo – Desa Bajo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo menjadi saksi sejarah baru dalam upaya pembumian Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk pertama kalinya, Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah melalui Wilayah Kerja Gorontalo menyelenggarakan kegiatan Penguatan Kapasitas HAM langsung menyasar masyarakat desa, Senin (9/3/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Desa Bajo ini diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat dan warga setempat. Langkah ini merupakan terobosan baru, mengingat sebelumnya penguatan kapasitas serupa lebih banyak berfokus pada lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah, Mangatas Nadeak, yang diwakili oleh Koordinator Wilayah Kerja Gorontalo, Sarton Dali, menekankan bahwa HAM bukanlah konsep yang jauh dari masyarakat, melainkan hak dasar yang melekat sejak lahir sebagai anugerah Tuhan.
“Hak tersebut harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara serta setiap individu. Pemahaman HAM perlu diperkuat bukan hanya di pemerintahan, tapi justru di tengah-tengah masyarakat sebagai garda terdepan,”ujar Sarton saat membacakan sambutan Kakanwil.
Ia menambahkan bahwa edukasi ini bertujuan menciptakan masyarakat yang inklusif, adil, dan menghargai perbedaan. Toleransi terhadap martabat manusia dianggap sebagai landasan utama demi terciptanya harmoni sosial di Boalemo.
Selain sebagai sarana edukasi, kegiatan ini diharapkan melahirkan Agen Perubahan dari Desa Bajo. Para peserta didorong untuk mampu mengimplementasikan nilai-nilai HAM dalam kehidupan sehari-hari dan menyebarluaskannya di lingkungan masing-masing.
“Disampaikan oleh Kepala Desa tadi bahwa ini adalah pertama kalinya penguatan kapasitas HAM dilaksanakan di tingkat desa di Kabupaten Boalemo, tepatnya di Desa Bajo. Kami sangat mengharapkan keseriusan bapak dan ibu,”tambah Sarton
.
Dalam kesempatan tersebut, Sarton juga mensosialisasikan struktur baru kelembagaan. Sebagaimana diketahui, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Hak Asasi Manusia kini berdiri sebagai kementerian mandiri, setelah sebelumnya tergabung dalam Kementerian Hukum dan HAM.
Pemisahan ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam mengarusutamakan isu HAM di seluruh pelosok Indonesia, termasuk melalui dialog dan diskusi materi yang dilakukan secara intensif dengan warga pesisir Desa Bajo.
Pihak Kanwil KemenHAM turut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Boalemo dan Pemerintah Desa Bajo atas kolaborasi yang luar biasa dalam menyukseskan agenda bersejarah ini. (Tim Humas KemenHAM Wilker Gorontalo)
