Gorontalo, DETEKSINEWS.ID — Waktu terus menyusut, namun kesiapan daerah nyaris tak bergerak. Menjelang pelaksanaan Pekan Nasional (PENAS) Agribisnis XVII Tahun 2026, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dinilai belum menunjukkan langkah konkret sebagai tuan rumah agenda nasional petani dan nelayan, sebuah kelambanan yang berpotensi mencoreng reputasi Gorontalo di mata nasional dan internasional.
Kritik keras itu disampaikan Ketua KTNA Provinsi Gorontalo, Arjun Mogulaingo, S.H., yang menilai pemerintah daerah belum menunjukkan langkah nyata dan terkoordinasi sebagai fasilitator utama agenda nasional empat tahunan petani dan nelayan tersebut.
“Sejak terbitnya Keputusan Menteri Pertanian pada Desember 2025 tentang penetapan Gorontalo sebagai tuan rumah PENAS XVII, hingga kini belum terlihat koordinasi konkret antara Pemprov, Pemkab, dan pengurus KTNA kabupaten/kota terkait kesiapan fasilitas dan lokasi kegiatan,” tegas Arjun, Senin (11/1/2026).
Agenda Nasional, Tapi Persiapan Daerah Minim
PENAS Agribisnis merupakan hajatan nasional petani dan nelayan yang diselenggarakan empat tahun sekali, menghadirkan puluhan ribu peserta dari seluruh Indonesia, bahkan delegasi dari Asia, Afrika, hingga Jepang. Agenda ini secara struktural diselenggarakan oleh KTNA dari pusat hingga daerah, dengan pemerintah daerah berperan krusial dalam dukungan anggaran, infrastruktur, dan fasilitas publik.
Namun, menurut Arjun, hingga kini belum tampak langkah strategis pemerintah daerah, baik dalam penyiapan lokasi, dukungan anggaran daerah, maupun pembentukan struktur koordinasi lintas OPD.
“Di internal KTNA, kami sudah mulai menyiapkan berbagai kebutuhan untuk menyambut peserta dari seluruh Indonesia. Tapi pemerintah daerah seharusnya tidak menunggu. Waktu kurang dari enam bulan bukan waktu yang panjang untuk event sebesar ini,” ujarnya.
Nama Baik Gorontalo Jadi Taruhan
Arjun mengingatkan, kegagalan PENAS XVII bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan akan mencoreng nama baik Gorontalo di tingkat nasional dan internasional. Apalagi, agenda ini lazimnya dihadiri pejabat tinggi negara dan dibuka langsung oleh Presiden RI (RI 1) serta ditutup oleh Wakil Presiden RI (RI 2).
“Kalau PENAS gagal, jangan hanya pemerintah yang disorot. Seluruh rakyat Gorontalo akan ikut menanggung malu. Ini bukan acara biasa, ini agenda nasional petani dan nelayan,” tegasnya.
Desakan untuk Segera Bergerak
KTNA Provinsi Gorontalo secara tegas meminta Pemprov Gorontalo dan Pemkab Gorontalo segera berbenah, menunjukkan komitmen nyata melalui:
1. Penyiapan dan penetapan lokasi kegiatan utama PENAS XVII
2. Alokasi anggaran daerah yang memadai
3. Pembentukan tim koordinasi resmi lintas OPD
4. Sinkronisasi program antara pemerintah daerah dan KTNA sebagai penyelenggara
“Pemerintah daerah harus hadir sebagai fasilitator dan mediator, bukan penonton. PENAS ini milik petani dan nelayan, tapi keberhasilannya adalah tanggung jawab bersama,” pungkas Arjun.
Dengan waktu yang terus menyempit, publik kini menunggu: apakah Pemprov dan Pemkab Gorontalo akan segera bergerak, atau justru membiarkan agenda nasional ini berjalan tanpa kesiapan daerah?
Bang Tito/D002
