DETEKSINEWS.ID, Bone Bolango – Dalam kehangatan peringatan Hari Ayah, kita diingatkan akan peran fundamental seorang ayah dalam kehidupan keluarga. Sosok yang melindungi, membimbing, dan menjadi pilar kekuatan bagi seluruh anggota keluarga. Namun, pernahkah kita merenungkan bahwa dalam konteks pemerintahan daerah, seorang Bupati sejatinya mengemban peran yang sama sebagai “ayah” bagi seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat di wilayahnya?
Bupati: Sosok Ayah dalam Keluarga Besar Pemerintahan
Dalam struktur pemerintahan daerah, Bupati bukan sekadar pimpinan administratif. Ia adalah kepala keluarga besar yang terdiri dari Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, para Kepala Dinas, anggota DPRD, hingga seluruh aparatur sipil negara dan masyarakat. Seperti seorang ayah dalam keluarga, Bupati memiliki tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan, memberikan arahan, dan memastikan setiap “anggota keluarga” bekerja dalam sinergi untuk kesejahteraan bersama.
Wakil Bupati, Sekda, dan para Kadis adalah mitra terdekat yang seharusnya menjadi tangan kanan dalam mewujudkan visi pembangunan. Mereka bukan lawan atau kompetitor, melainkan bagian dari tim yang harus solid di bawah koordinasi kepala daerah. Begitu pula dengan anggota DPRD yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan mereka adalah mitra kerja dalam sistem checks and balances yang sehat, bukan musuh politik yang harus dilawan.
Pentingnya Posisi “Ayah” Dijaga, Bukan Dimusuhi
Seperti halnya dalam keluarga, ketika sosok ayah dihormati dan posisinya dijaga, maka keharmonisan akan tercipta. Sebaliknya, jika ada upaya untuk melemahkan, merongrong, atau bahkan memusuhi kepala keluarga, yang terjadi adalah kekacauan dan perpecahan yang merugikan semua pihak.
Dalam konteks pemerintahan daerah, ketika posisi Bupati dilemahkan melalui konflik yang sengaja diciptakan, yang menderita bukan hanya sang Bupati, tetapi seluruh rakyat di daerah tersebut. Pembangunan terhambat, program-program kesejahteraan mandek, dan energi yang seharusnya digunakan untuk melayani masyarakat justru terkuras untuk mengelola konflik internal.
Bahaya Manajemen Konflik untuk Kepentingan Terselubung
Sayangnya, tidak jarang kita menyaksikan bagaimana manajemen konflik sengaja dibangun dengan agenda-agenda terselubung. Ada pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu baik ekonomi, politik, maupun kekuasaan yang dengan sengaja menciptakan gesekan antara Bupati dengan bawahannya, atau antara eksekutif dengan legislatif.
Konflik buatan ini sangat berbahaya karena:
1. Melumpuhkan Kinerja Pemerintahan
Ketika kepala daerah sibuk menghadapi konflik internal, fokus terhadap pelayanan publik dan pembangunan akan terabaikan. Masyarakat yang menjadi korban akhirnya.
2. Menciptakan Ketidakstabilan Politik
Daerah yang tidak stabil secara politik akan kesulitan menarik investasi, menggerakkan roda ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
3. Memecah Belah Soliditas Tim
Seperti keluarga yang retak, pemerintahan yang penuh konflik internal akan kehilangan kekompakan dan efektivitas dalam menjalankan program-program strategis.
4. Mengorbankan Rakyat untuk Ego Segelintir Orang
Pada akhirnya, konflik yang diciptakan hanya menguntungkan segelintir pihak dengan kepentingan pribadi, sementara rakyat luas yang harus menanggung akibatnya.
Membangun Pemerintahan yang Harmonis: Kembali ke Esensi Keluarga
Peringatan Hari Ayah seharusnya menjadi momentum untuk merenungkan kembali esensi kepemimpinan dalam pemerintahan daerah. Beberapa hal yang perlu dipahami bersama:
Hormati Posisi Kepala Daerah
Bukan berarti tidak boleh mengkritik atau mengawasi, tetapi kritik dan pengawasan harus dilakukan dengan cara yang konstruktif dan dalam koridor yang tepat. Menghormati posisi kepala daerah berarti menjaga martabat institusi dan stabilitas pemerintahan.
Bangun Komunikasi yang Terbuka
Seperti dalam keluarga, komunikasi adalah kunci. Jika ada perbedaan pendapat atau ketidakpuasan, sampaikan melalui jalur yang benar dengan niat untuk mencari solusi, bukan untuk menjatuhkan.
Kedepankan Kepentingan Rakyat
Ingatlah bahwa semua pihak—Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Kadis, dan anggota DPRD adalah pelayan masyarakat. Kepentingan rakyat harus selalu menjadi prioritas utama di atas ego dan ambisi pribadi atau golongan.
Waspada terhadap Provokator
Kenali dan waspadai pihak-pihak yang mencoba memecah belah dengan kepentingan terselubung. Jangan mudah terprovokasi atau menjadi alat bagi agenda-agenda yang tidak sehat.
Perkuat Sinergi dan Kebersamaan
Bangun kultur kerja yang kolaboratif, saling mendukung, dan berfokus pada pencapaian tujuan bersama untuk kemajuan daerah.
Ayah yang Kuat, Keluarga yang Sejahtera
Dalam peringatan Hari Ayah ini, mari kita renungkan bahwa sosok “ayah” dalam pemerintahan daerah, sang Bupati memiliki peran yang sangat vital dan strategis. Posisinya harus dijaga dan dihormati, bukan untuk kepentingan individu sang Bupati semata, tetapi untuk kesejahteraan seluruh “keluarga besar” yaitu masyarakat di daerah tersebut.
Seperti kata pepatah, “Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.” Ketika seluruh komponen pemerintahan bersatu di bawah kepemimpinan kepala daerah yang bijaksana, dengan saling menghormati peran masing-masing, maka kemajuan dan kesejahteraan rakyat bukanlah mimpi yang mustahil.
Mari kita jadikan momentum Hari Ayah ini sebagai pengingat akan pentingnya menjaga keharmonisan dalam “keluarga besar” pemerintahan daerah. Karena pada akhirnya, rakyatlah yang akan merasakan manfaat dari pemerintahan yang solid, harmonis, dan fokus pada pelayanan publik.
Selamat Hari Ayah untuk para Bupati di seluruh Indonesia yang telah berjuang menjadi “ayah” yang baik bagi daerah dan rakyatnya. Semoga selalu diberikan kekuatan, kebijaksanaan, dan dukungan dari seluruh komponen pemerintahan untuk membangun daerah yang lebih maju dan sejahtera.
“Kepemimpinan sejati bukan tentang kekuasaan, tetapi tentang tanggung jawab untuk melindungi dan membimbing mereka yang dipercayakan kepadamu.”
Rio Potale
Penasehat Hukum Pemkab Bone Bolango
