Hans Pieter M

DETEKSINEWS.ID, Jakarta — Wakil Ketua Umum Lembaga Analisis HAM Indonesia, Akram Pasau, SH, mengeluarkan seruan keras kepada seluruh jajaran pengurus lembaga di tingkat wilayah (DPW) dan daerah (DPD). Ia menuntut agar struktur di bawah tidak bersikap pasif dalam menghadapi persoalan hukum dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah masing-masing.

Dalam pernyataannya, Akram menegaskan bahwa keberanian mengambil keputusan adalah kunci, selama langkah tersebut tetap berada dalam koridor hukum dan berlandaskan pertimbangan yang matang.

> “Jangan takut bertindak ketika berhadapan dengan kasus hukum. Kalau itu langkah benar, jalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas,” tegas Akram, Selasa (21/10).

Ia juga menyoroti pentingnya kepekaan dan tanggung jawab moral para pengurus terhadap situasi HAM di daerah. Akram meminta agar DPW dan DPD aktif melakukan pemantauan serta turun langsung ketika menemukan potensi pelanggaran.

> “Kalau masih ada pelanggaran HAM di wilayah kalian, jangan tutup mata. Selidiki, kumpulkan data, dan laporkan sesuai mekanisme hukum. Diam berarti turut membiarkan ketidakadilan,” ujarnya menambahkan.

Menurut Akram, lembaga ini tidak boleh hanya berperan sebagai pengamat, melainkan harus menjadi garda depan dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

> “Kita harus menjadi pelindung bagi mereka yang haknya terlanggar. Jangan biarkan ketidakadilan dibiarkan lewat tanpa reaksi. Lembaga ini ada untuk menegakkan kemanusiaan,” pungkasnya penuh penegasan.