Peran APDESI Dipertanyakan Kades Pohuwato Timur

Peran APDESI Dipertanyakan Kades Pohuwato Timur

395 views
0

Muzamil Hasan/Vanda Waraga

GORONTALO POHUWATO, deteksinees.id  – Kepala Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Yan Samau, menyoroti peran Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (APDESI).

Ketua APDESI  menurutnya tidak dapat mengakomodir serta memperjuangkan beberapa kepentingan serta keluhan yang di rasakan oleh Kepala-kepala Desa se-Kabupaten Pohuwato.

“Ini Ketua APDESI kalau boleh jujur, tidak ada perannya sama sekali, ke depan kalau boleh ketuanya harus yang tinggal di Kabupaten atau di Ibukota Marisa bukan di Randangan, karena ada banyak persoalan dari Kepala Desa itu sendiri justeru banyak juga yang tidak diakomodir”, jelas Yan Samau.

Menanggapi hal itu, Ketua APDESI Kabupaten Pohuwato Sirwan Mohi, dihubungi secara terpisah mengaku terkejut dengan apa yang dituduhkan tersebut.

“Tidak benar apa yang beliau tuduhkan itu, selama ini APDESI telah melakukan berbagai upaya, dan pressure telah kita lakukan bahkan di grub WhatsApp kepala desa kita ribut dengan persoalan ini yang sejak 3 bulan lalu mulai menghambatnya pencairan”, kata Sirwan.

Sirwan mengaku, APDESI saat pertemuan dengan Ketua DPRD dan Kepala BPKPD, upaya itu sudah ia lakukan bersama perwakilan beberapa kepala desa.

Bahkan sebelumnya, kata Sirwan, pihaknya juga telah melakukan pertemuan dengan Sekda Pohuwato mempresure serta mempertanyakan, kenapa anggaran mulai dari gaji hingga operasional ini tak kunjung cair.

Bukan mengapa, tapi itu semua terjadi karena kondisi keuangan daerah saat ini tidak baik-baik saja, dan lagi sedang kesulitan. Tidak hanya di Pohuwato tapi dialami oleh seluruh daerah.

“Jadi, selama ini kita memang sudah ada upaya, dan saya sudah sering kemukakan untuk sama-sama kita mempresure hal ini. Cuman memang beliau tidak ikut terlibat didalamnya. Padahal, ini demi kepentingan kita bersama di desa”, tutur Sirwan.

Sebelumnya Kades Pohuwato Timur meminta komitmen kepada pemerintah daerah untuk membayarkan operasional pemerintahan desa selama 4 bulan.

Hal tersebut setelah tidak dicairkannya operasional desa yang berimbas kepada belum dibayarkannya gaji, penghasilan tetap (Siltap) kepala desa, BPD dan perangkat desa lainnya selama 4 bulan. Ia mengatakan, dana operasional ini penting didapatkan oleh kepala desa untuk menunjang kegiatan di masing-masing desa.

“Saya sudah datangi kadis keuangan, Bupati juga sudah saya telpon. Baru saya bilang begini, pak kantor desa Pohuwato Timur operasionalnya sudah empat bulan tidak kunjung datang, nah kira-kira bagaimana pak bupati. Lalu beliau mengatakan nanti saya datangi yang namanya keuangan”, kata Yan menirukan jawaban Bupati Pohuwato.

“Pemerintah daerah silahkan membuat program apa saja. Tapi, tolong jangan buat penyelenggaraan pemerintahan di desa jadi terhenti, tolong juga kami, jangan buat suka-suka kita sebagai aparat di tingkat desa, apa ini”, katanya lagi.

Menurut Yan, aparat desa itu bukanlah bupati, bukan juga camat, bukan pula PMD, bukan pula keuangan yang mempunyai kewenangan utuh sepenuhnya.

“Jadi, tolong bantu kami (pemerintah desa), karena ujung tombak pemerintah itu ada sama kami ini di desa”, katanya.

Yan Samau juga mengungkapkan, soal anggaran operasional yang akan di pangkas 10 persen untuk PPPK saat pertemuan bersama Kepala-kepala Desa se-Kecamatan Marisa dan perwakilan BPKPD Pohuwato.

“Yang mengherankan 10 persen operasional kami yang di pangkas oleh pemerintah daerah, berarti kami ini dihitung tidak bekerja?”, ujar Yan penuh tanya.

Selaku Kades, ia mengingatkan, agar barisan kepala desa serta aparat desa lainnya tak perlu takut, karena apa yang dituntut merupakan hak yang seharusnya dipenuhi Pemerintah Daerah.

“Tidak perlu takut, kenapa takut karena yang kami tuntut adalah hak kami, yang pertama gaji dan operasional ini untuk pelayanan masyarakat, baru pemda begini”, tegas mantan aktivis ini.

ChT/D002

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *